Menyebutkan peristiwa diplomasi

Perjuangan Diplomasi untuk memperoleh Pengakuan Kedaulatan
1. Perjanjian Linggarjati Perlawanan hebat dari rakyat dan para pemuda Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan menyebabkan inggris menarik suatu kesimpulan bahwa sengketa antara Indonesia dengan belanda tidak mungkin dapat diselesaikan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan cara diplomasi. Indonesia menginginkan sebuah Negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan hindia belanda. Untuk itu pemerintah republic Indonesia bersedia membayar semua hutang pemerintah hindia belanda sebelum tanggal 6 maret 1942, namun pemerintah belandah menolak konsesi itu. Perundingan dilanjutkan dinegeri belanda, di kota hooge veluwe bulan april 1946. dalam perundingan itu, belanda menolak usul yang dilakukan clark kerr tentang pengakuan kedaulatan secara de facto wilayah Indonesia yang terdiri dari sumatera dan jawa. Pihak Indonesia dipimpin oleh dr. sudarsono, jenderal soedirman dan jenderal oerip soemohardjo. Inggris mengirim lord killearn sebagai penengah setelah komisi gencatan senjata terbentuk. Isi persetujuan linggarjati antara lain : a. pemerintah republic Indonesia dan belanda bersama – sama membentuk Negara federasi bernama Negara Indonesia serikat. b. Negara Indonesia serikat tetap terdiri dalam ikatan kerja sama dengan kerajaan belanda, dengan wadah uni Indonesia –belanda yang diketuai oleh ratu belanda. Setelah naskah ditandatangani, muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai hasil perundingan tersebut.namun dengan menambah suara dalam KNIP, pemerintah republic Indonesia berhasil mendapat dukungan KNIP. Maka pada tanggal 25 maret 1947 pihak Indonesia menyetujui perjanjian linggarjati. *. Agresi Militer Belanda 1 dan Perjanjian Renville Belanda melakukan agresi terbuka pada tanggal 21 juli 1947 yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda dewan keamanan PBB.tanggal 1 agustus 1947 dewan keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 agustus 1947. sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, dewan keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota – anggotanya terdiri dari para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia.